Awas Kecanduan Judi Online, Begini Cara Blokir di Google Chrome

“Termasuk Indonesia, kalau mau jadi negara maju harus mewujudkan atau melakukan percepatan dalam transformasi digital,” tutur Budi. Kapolri juga menyampaikan perintah kepada jajarannya untuk mendukung penuh seluruh program dan kebijakan pemerintah, terutama dalam mencegah dan mengatasi kebocoran keuangan negara baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan penegakan hukum terhadap beberapa perkara yang menjadi atensi pemerintah, termasuk peredaran gelap narkoba. MOOCs UNIVERSITAS TERBUKA adalah sumber belajar terbuka bagi masyarakat umum dimanapun. Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika memiliki tugas qqmamibet pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika.

Menkominfo menyatakan penanganan konten perjudian online membutuhkan komitmen serius semua pihak. Oknum pegawai Komdigi tersebut tak memblokir situs-situs judi online yang ditemukan. Dia justru melakukan ‘pembinaan’ terhadap situs tersebut sehingga tak terblokir. Farhan menilai, kasus ini adalah momentum penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan proses pemberantasan judi online di kementerian. Banyak pilihan sistem cloud DNS yang ampuh untuk memblokir situs judi dan situs berbahaya lainnya.

Bertemu Menteri Maman, Erick Thohir Sepakat Hapus Utang Kredit Macet UMKM

• Budi menambahkan, digitalisasi merupakan hal penting bagi kemajuan sebuah negara, termasuk memajukan sebuah negara dengan percepatan transformasi digital.
• Akun dengan nama @katakatvns.70 ditutup dan ditemukan berdasarkan laporan warga ke kepolisian serta aduan warganet ke kanal milik Kementerian Komunikasi dan Informatika.
• Ia menjelaskan bahwa keberhasilan tidak diukur dari jumlah situs judi online yang ditutup, melainkan dari perbaikan yang akan dilakukan ke depan.
• Tersangka mengaku mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs judi online yang ‘dibina’.

Karena pembuat website perjudian dapat dianggap telah memberikan kesempatan untuk terjadinya permainan judi, dan dapat dianggap turut serta dalam suatu perusahaan yang melakukan perjudian. Sedangkan menurut Pasal 426 ayat (1) UU 1/2023, Anda berpotensi dipidana penjara maksimal 9 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Saya seorang web developer dan baru-baru ini ada tawaran dari klien untuk bekerjasama, yaitu men-develop website judi online/judol. Secara hukum, apakah orang yang men-develop sistem website judi online juga terlibat? Sejauh ini, saya belum menyetujui tawaran dalam perjanjian kerja sama tersebut.

Kubah Masjid di Purbalingga Ambruk, Timpa 5 Orang

Tindakan promosi dan fasilitasi konten judi online saat ini menjadi salah satu modus penyebaran konten ilegal ini. Oleh karena itu pemerintah melalui Kominfo diharapkan berperan dalam melakukan pemberantasan pada konten terlarang ini. “Untuk membangun kepercayaan publik, pemerintah harus menerapkan audit independen terhadap proses pemblokiran situs dan aplikasi judi online. Publik harus memiliki akses informasi yang transparan mengenai langkah yang diambil,” katanya. Polda Metro Jaya menggeledah ‘kantor satelit’ oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi tersangka kasus judi online. Tersangka mengaku mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs judi online yang ‘dibina’.

• Farhan menilai, kasus ini adalah momentum penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan proses pemberantasan judi online di kementerian.
• Upaya itu ditempuh melalui tiga langkah konkrit, dengan melibatkan penyelenggara platform digital hingga operator seluler.
• Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
• Berbohong kepada anggota keluarga atau orang lain untuk menyembunyikan aktivitas perjudian.

M Yamin, dari Yayasan Nawala Nusantara usai Seminar Menyikapi Perjudian Online di Auditorium RRI, Jakarta, Selasa 10 Juli 2012, memaparkan perbedaan situs judi luar negeri dengan situs judi dalam negeri. Penanganan konten yang mengandung unsur perjudian dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) Pasal 27 ayat (2). Selain itu, perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh web developer dan kliennya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tentang adanya sebab yang halal/tidak terlarang. Menkominfo menyatakan ke semua langkah itu menjadi alasan bagi Kemkominfo untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan judi online. Penegakan hukum yang ketat terhadap aplikasi pembayaran, operator internet, dan institusi keuangan yang terlibat dalam aktivitas judi online sangat dibutuhkan.

Pemerintah perlu memiliki mekanisme khusus untuk mendeteksi aplikasi yang mengandung unsur judi dan mengambil tindakan sesuai. Banyak aplikasi game terindikasi berfungsi sebagai kedok untuk judi online. Karena itu, MIT mendesak pemerintah agar tidak hanya menjadikan jumlah blokir sebagai indikator keberhasilan dalam memerangi judi online.